Soal Bantuan Uang Pangkal, DPRD Minta Disdik DKI Siapkan Database Siswa Penerima Bantuan
Anggota Komisi C DPRD DKI S. Andyka
JAKARTA,Harnasnews.com – Anggota Komisi C DPRD DKI S. Andyka meminta Pemprov segera memferivikasi data bantuan uang pangkal masuk sekolah swasta bagi siswa terdampak Covid-19 dan tidak lulus PPDB 2020.
Pemprov DKI bisa mengucurkan anggaran dari bantuan tidak terduga (BTT) karena APBD Perubahan baru dibahas sekitar Agustus 2020.
Sebelum dana itu dikucurkan, kata Andyka, dinas terkait seperti Disdik DKI harus menyiapkan database calon penerima bantuan uang pangkal siswa yang masuk sekolah swasta tahun ini.
“Ada sekitar 128 ribu anak yang akan dibantu uang pangkalnya di sekolah swasta. Ini enggak mudah memang karena database harus jelas,” kata Andyka, Rabu (22/7).
Andyka mempertanyakan apakah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) otomatis mendapatkan biaya uang pangkal atau tidak. Inti dari bantuan itu adalah untuk memastikan jangan sampai ada anak-anak di Jakarta yang putus sekolah.
“Tujuannya supaya eggak ada yang putus sekolah,” kata politisi Gerindra itu.
Terkait dengan sumber anggaran, Andyka mengatakan, DKI memiliki anggaran untuk merealisasikan bantuan itu. Pemprov DKI bisa mengambil anggaran dari BTT sebelum anggaran perubahan dibahas.
“Bantuan uang pangkal ini harus diverifikasi dan itu bisa dilakukan. Saya berharap yang terdampak langsung dengan Covid 19 jadi prioritas. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus ada di tengah-tengah masyarakat. Dari hitung-hitungan kita anggarannya paling sekitar Rp 280 miliar, DKI memiliki anggaran untuk itu,” katanya.
Asisten Kesra Pemprov DKI Catur Laswanto Ada standarnya, tinggal dinas pendidikan yang mengatur, SMA, dan SMK.
Alokasi anggaran itu bisa melalui BTT, bisa melalui APBD Perubahan 2020.
“Kenapa bisa melalui APBD perubahan, karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran,” kata Catur.
Catur menjelaskan, calon siswa yang mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jakarta tahun 2020/2021 mencapai 385.664 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 232.653 orang diterima di sekolah negeri dan 126.011 sisanya tidak lolos seleksi.
Dari jumlah peserta didik yang tidak lolos sekolah negeri, 85.508 orang di antaranya termasuk kategori penerima bansos.(sof)
