Johan Meragukan Janji Jokowi Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Bisa Terealisasi
H. Johan Rosihan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS
JAKARTA,Harnasnews.com – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menyampaikan keraguannnya terhadap harapan Jokowi pada Pengantar Nota Keuangan tahun 2021 tentang janji meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan indicator peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104 pada tahun 2021.
Keraguan tersebut karena pagu anggaran yang disiapkan untuk KKP hanya sebesar Rp 6,6 Triliun dan dari sisi perencanaan prioritas program belum ada terobosan baru untuk mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan nelayan pada tahun 2021 nanti.
Hal tersebut diungkapkan Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 di Gedung Parlemen.
Politisi PKS ini menjelaskan saat ini kondisi nelayan kita sangat memprihatinkan, berdasarkan data BPS kita melihat pada Bulan Februari 2020 lalu, NTN hanya sebesar 100,31 kemudian turun drastis pada Bulan Maret 2020 sebesar 0,26 persen sehingga NTN menjadi 100,05 pada Maret 2020 lalu, jelas Johan.
Berdasarkan kondisi tersebut, Johan menilai kondisi nelayan kita berada pada kondisi titik kritis sebab secara teori jika NTN bernilai kurang dari 100 maka nelayan berada dalam kondisi kritis.
Maka dari itu, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan nelayan dengan kapasitas anggaran yang memadai dan terobosan program baru yang lebih tepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, papar Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 juga menyoroti rancangan program KKP tahun 2021 dimana anggaran paling kecil ada pada program Nilai Tambah dan daya saing industry, hal tersebut sangat disayangkan Johan karena program tersebut sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan bisa meningkatkan daya saing kelautan dan perikanan kita.
Sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan bukan menghabiskan anggaran hanya pada kegiatan dukungan manajemen, tukas Johan.
Legislator dari Pulau Sumbawa ini menyampaikan harapannya agar KKP turut berperan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat pada masa pandemic ini dengan memperbanyak kegiatan GEMARIKAN dengan cara bekerja sama dengan semua stakeholders untuk memasyarakatkan makan ikan menjadi kegemaran rakyat agar kondisi kecukupan gizi masyarakat kita menjadi lebih baik, urai Johan.
Selanjutnya Johan juga menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa pemerintah perlu memberikan prioritas pada pembangunan Sistem Rantai Dingin (SRD) dalam rangka mendukung system logistic ikan, terutama daerah potensial seperti Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, agar kualitas produk perikanan kita bisa meningkat, tutup Johan.(Herman)
