Thopaz dan Nurhasan Minta Anak Buah Anies Fokus Urus Pengaduan Warga
Kali Klender dan Duren Sawit Dianggap Jadi Penyebab Banjir
JAKARTA,Harnasnews.com – Kinerja anak buah gubernur, Anies Baswedan di posisi Kasudin SDA Jaktim menjadi sorotan politisi di Kebon Sirih.
Kali ini terkait dengan penyelesaian penanggulangan banjir di Kali Klender dan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Anggota Fraksi Gerindra yang baru menerima pengaduan warga setempat pun mengakui kekesalannya pada anak buah Anies.
“Saya kira pejabat menegah dilingkup Pemda sangat apatis. Bisa jadi disebabkan penempatan pejabat daerah yang tidak kompeten dengan persoalan di daerah tersebut,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Thopas Nugraha kepada Harnasnews.com, di sela-sela audiensi dengan warga di Fraksi Gerindra, kemarin.
Menurutnya, bukti yang paling kentara sangat disesalkan.Terkait dengan tugas dan tanggungjawab Kasudin SDA Jaktim, Santo yang memilih tidak hadir dalam rapat rancangan
Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Padahal, sambung anggota Komisi D itu program penanganan banjir pada 2020-2021 akan menjadi prioritas.”Bayangkan, tidak hadir hanya karena menghadiri sebagai penerima bantuan alat berat CSR dari Bank swasta. Nah kita anggota dewan Komisi D, memaksakan hadir dalam rapat tersebut. Saya kira itu sangat menjengkelkan,” ujar anggota dewan yang terpilih dari dapil Jaktim itu.
Karenanya, Thopas mengaku akan menunggu kinerja anak buah Anies tersebut yang mendeadline akan melakukan action pada Jumat (6/11), dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan warga.
“Saya kira dengan adanya korban jiwa. Kasudin harus melakukan langkah cepat,” pintanya.
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Nurhasan ikut menyesalkan persoalan banjir yang tak kunjung terselesaikan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada tidak tanggap penganggaran di Pemda.
“Persoalan banjir menjadi prioritas selain kemacetan dan lain-lain dari program gubernur.
Jadi sangat kami sesalkan jika ada keluhan warga, justru tidak mendapatkan respon. Padahal persoalan ini sudah 4 tahun lalu,” sesal anggota Komisi D DPRD DKI itu.
Menurutnya, kinerja anak buah Anies di DKI perlu mengedepankan tugas dan tanggungjawab terhadap jabatan.”Jadi tanpa adanya pressure dari dewan, mereka fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” pintanya.
Diharapkan, langkah prefentive bisa dilakukan dalam waktu cepat. Hal itu bisa dilakukan dengan program grebek lumpur atau pun pengurasan saluran.
“Langkah lanjutan meninggikan turap. Agar ketika air naik tidak jatuh ke selokan perumahan warga. Disamping itu, harus pula disediakan alat pompa dan pengawasan pintu air,”tegasnya.(sof)