JAKARTA, Harnasnews.com – Memanasnya dinamika politik di Tanah Air dalam beberapa tahun belakangan ini tidak lepas dari syahwat politik yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal itu dinilai tidak hanya sekedar membangun politik Indonesia baru, akan tetapi ada dugaan agenda terselubung yang tidak terkait dengan kepentingan nasional.
Padahal, agenda reformasi yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) agar lebih baik, tatapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan publik.
Pengamat kebijakan politik dari Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia, Bambang Istianto menegaskan, saatnya agar para elit politik yang mengendalikan jalannya kekuasaan pemerintah agar lebih mementingkan kepentingan nasional ketimbang menuruti syahwat politiknya.
“Kita bandingkan saat orde baru, perseteruan politik memang sangat tinggi yang menyangkut berbagai kepentingan idiologi. Namun saat itu stabilitas politik lebih mantap, sehingga mampu membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada gilirannya masyarakat merasakan betul kehadiran pemerintah,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, (25/12/2020).
Sementara itu, saat ini meski pemerintah telah mengendalikan kekuasaan secara power full, akan tetapi hasinya berbanding terbalik dengan apa yang dialami saat orde baru.
