Evaluasi Penyerapan Anggaran 2020, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Rapat Koordinasi dengan Dinas Sosial
BEKASI, Harnasnews.com – KOMISI IV DPRD Kabupaten Bekasi mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk mengevaluasi proses penyerapan anggaran tahun 2020 sekaligus ingin mengetahui program kegiatan tahun 2021.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi kepada awak media mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyoroti proses penyerapan anggaran di Dinsos Bekasi.
“Agenda kerja Komisi IV DPRD Bekasi sedang berkordinasi dengan Dinas Sosial soal anggaran yang nantinya akan dilaksankan di tahun 2021, termasuk juga kita evaluasi proses penyerapan anggaran di tahun 2020 kemarin,” kata Rusdi Haryadi, Selasa (9/3/2021).
Menurut Rusdi, dalam rapat koordinasi tersebut, yang menjadi sorotan adalah proses dan realisasi bantuan sosial (Bansos). Menurut dia, salah satu liding sektor penanganan Covid-19 ada di dinas sosial di samping dinas-dinas lain, seperti dinas kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dia menjelaskan, anggaran refocusing dan realokasi anggaran Bansos, penerimanya salah satunya adalah Dinas Sosial. Untuk itu, perlu dievaluasi apakah benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Realisasi bantuan sosial untuk masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak, kita sedikit evaluasi dari rencana tiga kali tahapan realisasi Bansos, hanya satu kali yang terealisasi, itu kira-kira hasil rapat tadi,” ujarnya.
Saat ditanya pembahasan koordinasi dan evaluasi terkait penanganan banjir di tahun 2021, Rusdi Haryadi Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS ini mengaku sangat kurang memadai.
“Penanganan banjir pada tahun ini dirasa sangat kurang memadai, tetapi persoalannya kembali lagi bahwa ini pada persoalan anggaran tidak terlalu memadai. Menurut saya, proses penanggulangan banjir selama ini didominasi oleh inisiatif masyarakat dan ini harus kembali jadi evaluasi,” urainya.
Kata Rusdi Haryadi. Terkait dengan penanggulangan banjir, yang pertama mendorong untuk ditingkatkan adalah Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
“Penanganan banjir yang pertama soal peningkatan anggaran, kita dorong terus supaya anggaran Dinas Sosial bisa terus naik secara signifikan agar secara linier itu berdampak pada penanganan banjir dan bencana-bencana lain yang memuaskan kepada masyarakat,” kata Rusdi Haryadi.
Dia menambahkan, dalam pembahasan pra KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) ada proses yang terlewat dalam pembahasan.
