
Rapimnas PPP Rekomendasikan 5 Hal ke Pemerintah
JAKARTA, Harnasnews.com – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, partainya telah menyelesaikan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I yang digelar pada 12 dan 13 Maret 2021. Dalam forum tersebut, partai berlambang Ka’bah itu menghasilkan lima rekomendasi untuk pemerintah.
Pertama, PPP mendorong dipercepatnya pembahasan rancangan undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021. PPP berpendapat undang-undang itu nantinya dapat menciptakan ketertiban, mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, sosial, serta ancaman jiwa di masyarakat.
“Mengingat urgensi dan signifikansi UU tersebut, PPP mendorong DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Kami mengharapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat disahkan pada tahun 2021,” ujar Arwani lewat keterangan tertulisnya, Ahad (14/3).
Kedua, PPP memberikan rekomendasi di bidang pendidikan. Arwani mengatakan, partainya memiliki komitmen untuk mengawal pendidikan nasional sesuai dengan amanat konstitusi yang berorientasi pada peningkatan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia.
Karena itu, PPP mendorong pemerintah untuk selalu konsisten menempatkan frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. “Agama dan negara merupakan dua entitas yang saling mendukung satu dengan lainnya, yang tidak saling menegasikan. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Arwani.
Ketiga, Rapimnas I PPP juga mendorong pemerintah untuk senantiasa konsisten menerapkan tracing, testing, dan treatment (3T) dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Karena sejatinya pandemi belumlah berakhir. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung penuh, sebagai bagian ikhtiar untuk menciptakan herd immunity di tengah masyarakat. Meskipun masih terdapat fakta adanya penolakan dan keengganan sebagian dari masyarakat.
“Sosialisasi lebih masif tentang keamanan dan kehalalan vaksin ini harus lebih ditingkatkan. Upaya ini semata-mata untuk merealisasikan target vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia,” ujar Arwani.