APBD Kabupaten Bekasi Dinilai Kesulitan untuk Penuhi Kebutuhan Seluruh Tenaga Pendidik
BEKASI, Harnasnews.com– Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dipastikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan seluruh tenaga pendidik.
Kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Bekasi sebanyak 8.000 orang. Namun Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya menyanggupi untuk 500 formasi.
“Setelah kita cek, salah satunya tidak ada kejelasan skema pembiayaan. Teman-teman Pemda merasakan menjadi beban APBD,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Senin (15/3/2021).
kata Syaiful. Sedangkan di sisi lain, Kemenpan RB meminta kesanggupan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk seluruh kebutuhan tenaga pendidik. Sementara Kemendikbud sudah bersedia menanggung alokasi anggaran yang bersumber dari APBN.
“Kalau 8.000 itu pasti daerah tidak akan sanggup. Akhirnya hanya mengajukan 500 atau sesuai kemampuan daerah. Kalau APBD anggarannya untuk pembiayaan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pun nanti honorer ini tunjangannya jadi tidak akan sanggup, itulah yang terjadi,” katanya.
“Ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu, ini akan kami sampaikan menjadi bagian dari rekomendasi panja (panitia kerja),” lanjutnya.
Syaiful mengatakan, Komisi X DPR RI dalam Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan ini untuk menyelesaikan persoalan status pengangkatan ASN. Dan, bukan pada proses seleksi.
Karena, proses seleksi tidak menjadi jaminan serta dapat memberi kepastian pengabdi lama akan diangkat.
