JAKARTA, Harnasnews.com – Isu perombakan reshuffle kabinet mencuat seiring dengan rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi, meski kebijakan tersebut prerogatif presiden tapi pendapat publik harus dipertimbangkan. Terutama menyangkut dunia pendidikan.
jubir era presiden Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, mengatakan slain sektor kesehatan masyarakat yang dihantam secara hebat sehingga pemerintah harus mengubah APBN dan berbagai kebijakan turunannya, pandemi Covid-19 tak kalah ganasnya menyerang sektor ekonomi dan pendidikan.
Menurut Adhie, yang paling berat mengatasinya dan tak banyak orang memperhatikan adalah dampak Covid-19 terhadap dunia pendidikan.
“Berbeda dengan sektor ekonomi yang sejak sebelum pandemi sudah bermasalah, dampak Covid-19 di dunia pendidikan terhadap anak (didik) bangsa baru akan terasa 5-10 tahun ke depan,” kata Adhie kepada wartawan saat diminta komentarnya soal memanasnya isu reshuffle kabinet, Kamis (15/4/2021).
Kata Adhie, untuk mengatasi Covid-19 di sektor kesehatan tidak terlalu sulit. Sudah ada UU-nya, juga protokol kesehatan, ada juga formula bakunya yang diperkuat oleh badan kesehatan dunia (WHO). Demikian juga di sektor ekonomi. Tinggal bikin kebijkan fiskal dan moneter yang sesuai. Termasuk subsidi dan relaksasi pajak.
Tapi untuk dunia pendidikan, jalan keluarnya bukan sekedar mengubah metoda belajar dari sistem tatap muka menjadi PJJ (pendidikan jarak jauh). Harus ada rancangan kurikulum khusus untuk itu. Dan merancang kurikulum penddikan bukan pekerjaan satu-dua hari.
Itu sebabnya salah satu inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini meminta Presiden Joko Widodo untuk berpikir ulang jika ada keinginan me-reshuffle Kemendikbud.
