HNW Menagih Realisasi Program Keluarga Harapan di Jakarta
Survei SMERU Institute pada tahun yang sama menemukan dari sekitar 2.000 warga penerima bansos yang disurvei, 400 ditemukan tidak layak menerima bansos atau 20 persennya.
Adapun, 30 persen warga penerima bansos PKH tidak mendapatkan program komplementer, seperti bansos beras yang seharusnya juga mereka dapatkan. Memang sudah ada upaya perbaikan data untuk tahun 2021, tapi baru menyelesaikan 75 persen data.
“Oleh karena itu kami mendorong agar pemkot, pemprov, dan Kemensos bersinergi memperbaiki validitas dan kualitas data penerima bansos di Jakarta,” ujarnya lagi.
Namun, pihaknya juga menyampaikan apresiasi karena berdasarkan rekap Kemensos pada April 2021, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sudah melakukan verifikasi dan validasi data lebih dari 75 persen.
“Updating dan validasi data serta maksimalisasi bansos baik PKH maupun BLT makin diperlukan, apalagi COVID-19 makin mengganas dengan banyaknya korban, penuhnya RS, dan varian-varian baru virus COVID-19,” ujar dia, dilansir dari antara.
HNW mengingatkan Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi program bansos hingga ke tingkat warga, karena masih banyak yang mengeluhkan tidak menerima informasi tersebut.
Menurutnya dengan perkembangan teknologi digital, upaya sosialisasi itu bisa dimasifkan melalui berbagai media, selain terus meningkatkan sosialisasi langsung melalui peran pendamping PKH. HNW bahkan sepakat agar pendamping PKH memperoleh peningkatan kesejahteraan.
“Tentu kami sepakat dan dukung agar SDM bansos yang bekerja di lapangan benar-benar disejahterakan oleh Pemerintah, sehingga penyaluran bansos bisa semakin optimal. Sekali pun kita juga harus sadari bahwa keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi COVID-19,” ujarnya.
Minimal, kata HNW, jangan sampai ada pengurangan tunjangan maupun pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga bansos.(qq)
