Indonesia dan Belanda Fokus Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan
“Inovasi pembiayaan infrastruktur terus kita dorong dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah. Salah satu upaya Kementerian PUPR dari sisi kelembagaan adalah membentuk direktorat baru pada tahun 2019 yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur. Diharapkan dapat mengakselerasi kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat,” kata Sekjen PUPR Anita.
Sebagaimana diketahui pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diantaranya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta. Kegiatan NCICD merupakan kerjasama tiga negara yakni Pemerintah Indonesia, Belanda dan Korea Selatan.
Untuk tahap awal, NCICD akan difokuskan pada fase darurat yakni pembangunan tanggul laut sepanjang 20,1 Km yang menjadi titik kritis rawan banjir dan banjir rob. Pembangunan tanggul fase darurat tersebut ditargetkan selesai tahun 2019, dengan pembagian tugas yakni tanggul sepanjang 4,5 Km dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
Sebagian tanggul yakni 4,5 Km yang sudah selesai berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing pada Juni 2018 sepanjang 2,2 Km dan di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan pada Agustus 2018 sepanjang 2,3 Km.
Selain melakukan pertemuan, Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda mengajak delegasi Indonesia meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah Harnaschpolder, melihat Maeslantkering yakni teknologi untuk menahan badai untuk melindungi alur kanal Pelabuhan Rotterdam dan manajemen penyediaan air bersih di Instalasi Pengolahan Air Minum Dunea.
Anggota delegasi Indonesia lainnya yang hadir yakni Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, SDA dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara turut mendampingi Sekjen PUPR Anita Firmanti yakni Ketua Harian Tim Pelaksana Kerjasama Indonesia-Belanda bidang Keairan sekaligus Ketua Project Manajemen Unit NCICD Adang Saf Ahmad, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Trisasongko Widianto, Direktur Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW Bobby Prabowo, dan Kapusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPSDM Kementerian PUPR Thomas Setiabudi Aden. (Red/Ed)
