Karawang Waspadai Kemungkinan Terjadinya Kelangkaan Elpiji Bersubsidi
Atas hal tersebut, bupati menginginkan agar ke depan ada aturan bagi pangkalan-pangkalan elpiji di Karawang. Sehingga proses pendistribusian bisa lebih tertib. Hal itu juga bisa mengurangi terjadi kelangkaan.
“Kami ingin pendistribusian elpiji bersubsidi ini tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, sebagai upaya antisipasi kelangkaan, bupati juga melarang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi.
“Elpiji 3 kilogram ini adalah barang subsidi yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat tertentu,” kata bupati, dikutip dari antara.
Ia mengaku sudah menginstruksikan agar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tidak menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi.
“Mereka (para PNS) sudah kami berikan TPP (tunjangan tambahan penghasilan). Jadi mereka pasti mampu membeli elpiji nonsubsidi,” katanya.
Kalangan hotel dan restoran serta rumah makan yang ada di Karawang juga dilarang menggunakan elpiji subsidi. Terkecuali bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan laba Rp5 juta per bulan, mereka diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi.
“Saya mengingatkan agar kita semua harus sadar bahwa gas elpiji 3 kilogram itu adalah barang subsidi. Mereka yg tidak mampu yang paling berhak mendapatkan dan merasakan manfaat dari komoditas ini,” kata Cellica. (qq)
