Pesan Pj Bupati : Tularkan ke Seluruh OPD, Bappeda Kabupaten Bekasi Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi Terbaik
“Diantaranya DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta RSUD. Mulai dari kebutuhan penyusunan regulasi pelayanan berupa standar pelayanan dan SOP pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik,” katanya.
“Kemudian peningkatan SDM aparatur penyelenggara pelayanan, tindak lanjut pengaduan pelayanan, serta inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa digitalisasi layanan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan era dynamic government,” lanjut Dedy.
Sementara untuk area lainnya seperti manajamen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, dan pengawasan akan dioptimalkan melalui pengalokasian anggaran reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah.
“Selain berkontribusi terhadap pencapaian reformasi birokrasi, tentunya Bappeda juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan internal Bappeda sendiri,” ujarnya.
Upaya Penguatan Tim Reformasi Birokrasi
Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain penguatan tim reformasi birokrasi yang meliputi sekretariat dan seluruh bidang pada Bappeda. Penunjukkan agen perubahan juga dilakukan untuk lebih mendorong munculnya inovasi dari seluruh ASN.
“Bahkan kami tetapkan setiap agen perubahan harus memilili minimal satu inovasi. Kami juga melakukan inventarisasi sekaligus melakukan harmonisasi terhadap produk hukum daerah. Baik berupa peraturan bupati dan surat keputusan bupati dengan peraturan yang ada di tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Barat. Serta melakukan perubahan terhadap produk hukum yang sifatnya menghambat pelayanan baik pelayanan bagi perangkat daerah, maupun masyarakat,” katanya.
Dalam aspek penguatan dan penataan organisasi, saat ini Bappeda sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017. Sementara dalam aspek penguatan tata laksana, telah menetapkan berbagai SOP terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Untuk melaksanaan manajemen sumber daya manusia yang efektif, kami telah merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan. Serta analisis beban kerja berikut rencana peningkatan kompetensinya melalui berbagai diklat/workshop/seminar/lokakarya,” ucapnya.
Penegakan disiplin juga dilakukan kepada ASN Bappeda yang melanggar ketentuan peraturan kepegawaian. Sedangkan penguatan pengawasan dilakukan dengan memulai komitmen bersama seluruh jajaran ASN di lingkungan Bappeda untuk menerapkan zona integritas.
“Dari aspek akuntabilitas kinerja kami sudah mulai melaksanakan efisiensi anggaran Bappeda yang kurang berkontribusi terhadap capaian tujuan dan sasaran. Terakhir, pada area peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami telah memberikan kemudahan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan maupun evaluasinya melalui aplikasi SIMPPD. Serta kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin menyampaikan usulan pembangunannya secara online,” ungkapnya.
Penghargaan Reformasi Birokrasi terbaik tingkat Bekasi untuk Bappeda diberikan langsung oleh Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan. Kegiatan ini dilakukan saat penyampaian hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Command Center Diskominfosantik, belum lama ini. (Sygy)
