Browsing Tag

direktur Cpps

Akrobat Politik PDI-P Hadapi Pilpres 2024

JAKARTA, Harnasnews – Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia, menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tengah melakukan akrobat politiknya guna mendorong kader terbaiknya maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Sebenarnya mudah dibaca arahnya kemana cara PDI-P mendapatkan simpati publik. Di mana masyarakat melihatnya bahwa partai tersebut tengah terjadi perpecahan, tapi pada hakekatnya menyatukan. Seperti […]

Anies dan Partai Politik

Oleh: Agus Wahid   Magnetik. Itulah Anies Baswedan dalam panggung politik nasional. Daya magnetnya terlihat jelas pada setiap momen. Di mana Anies berada, di ruang tertutup apalagi terbuka, dalam acara apapun, publik selalu membanjiri. Lembaba-lembaga survei murni (bukan pesanan) pun berusaha mengkonfirmasi daya magnet itu melalui metodologinya. Hasilnya selalu menempatkan posisi Anies di urutan teratas.  […]

Globalis Dinilai Ikut Warnai Pergolakan Politik di Kabupaten Bekasi

JAKARTA, Harnasnews.com – Pergolakan politik lokal yang selama ini kurang menjadi perhatian publik, ternyata telah terjadi di Kabupaten Bekasi dalam satu dasa warsa ini. Sejumlah kalangan menilai bahwa dinamika politik di Kabupaten Bekasi sarat dengan warna pergulatan ideologis yang seru. Namun yang muncul dipermukaan sengaja dikemas dengan canggih yakni persoalan hukum. Direktur eksekutif center of […]

Minyak Dunia Anjlok, Harga BBM di Indonesia Seharusnya Turun

JAKARTA, Harnasnews.com Anjloknya harga minyak dunia jenis brent pada level USD 20 per barel tidak serta merta harga BBM di Indonesia ikut turun. “Seharusnya pemerintah cepat merespon  tuntutan publik yang menghendaki harga BBM turun. Meskipun harga BBM saat ini tergolong termurah di Asia Tenggara,” ujar Direktur Eksekutif Center of Publik Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto […]

Cegah Virus Corona, Pemkot Bekasi Diimbau Maksimalkan Pemantauan

  JAKARTA, Harnasnews.com – Direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto, mengungkapkan wabah virus Corona atau Covid- 19 terus terus mengalami peningkatan, baik jumlah yang positif terinfeksi maupun korban yang meninggal akibat virus yang telah membunuh ribuan jiwa di sejumlah negara itu. Karena itu pemerintah baik pusat dan daerah kerja ekstra keras […]

Demokrasi Langsung Lahirkan Politik Oligarki

JAKARTA, Harnasnews.com – Pengamat politik dari Center of Public Policy Studies (CPPS) Dr Bambang Istianto menilai sistem demokrasi yang saat ini berjalan yakni pemilihan langsung bertentangan dengan nilai Pancasila. Dimana, efek dari demokrasi langsung menimbulkan biaya politik yang mahal, politik uang menjadi budaya, munculnya oligarki politik serta tumbuhnya gaya hidup pragmatisme. Fenomena efek demokrasi langsung […]

Soal Komposisi Kabinet, Presiden Jokowi Dinilai Tidak Konsisten

JAKARTA, Harnasnews.com – Susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai jauh dari harapan rakyat. Sejumlah pengamat juga menilai Presiden Jokowi tidak konsisten, dimana sebelumnya mengatakan akan membentuk kabinetnya yang ramping. Bahkan, beberapa kementerian dan lembaga wacananya akan dilebur. “Namun faktanya, justru Presiden mempertahankan kementerian yang lama. Bahkan ada beberapa […]

Pengamat: Jangan Mereduksi Pendidikan Menjadi Pelatihan Keterampilan

JAKARTA, Harnasnews.com –  Direktur eksekutif Center Publik Policy Studes (CPPS) Bambang Istianto menilai  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tepat dalam menempatkan Nadhim Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Bambang mengungkapkan, dengan pengangkatan bos Gojek sebagai Mendikbud, seolah bahwa Presiden Jokowi  mereduksi masalah pendidikan menjadi pelatihan keterampilan. Visi dan konsepsi menteri pendidikan yang baru, kata […]

Penegakan Hukum di KPK Dinilai Bakal Lembek dan Mandul

JAKARTA, Harnasnews.com  –  Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto mengungkapkan, desain lama dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang diimplementasikan oleh KPK mulai jilid 1 hinngga jilid 4 dinilai membawa efek sangat dahsyat dalam penegakan hukum di Indonesia. karena eksekutif dan legeslatif dilumat oleh buah tangannya sendiri. “Akibatnya dalam […]