Kemendagri

JAKARTA, Harnasnews – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya menjaga kondusifitas Pemilu 2024. “Bagaimana melihat netral atau tidak? Definisi dari netralitas, yang pertama bebas intervensi. Yang kedua bebas pengaruh, jadi tidak boleh dipengaruhi. Kemudian adil, objektif, tidak memihak, bebas kepentingan, seperti itu, sampai tanda-tanda […]

JAKARTA, Harnasnews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membangun ekosistem pemilu sehat melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). “Me-refresh lagi sejak 2014, jadi periode pertama beliau dan periode kedua memimpin negara ini, Presiden Jokowi-JK dan sekarang Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, juga tetap konsisten dengan menggerakkan gerakan revolusi mental,” kaya Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) […]

JAKARTA, Harnasnews – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. “Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri menyetujui rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad […]

JAKARTA, Harnasnews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi bagian penyusunan tata ruang. “Penetapan dan penegasan batas desa merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan tata ruang partisipatif di tingkat desa,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo di Jakarta Rabu. Menurut dia, dengan batas desa yang […]

HULU SUNGAI SELATAN, Harnasnews– Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memantau pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 129 desa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Kamidi di Kandangan, Kamis, mengatakan bahwa kondisi pelaksanaan pilkades serentak hingga saat ini dalam kondisi aman. “Dari 144 desa di […]

JAKARTA, Harnasnews – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zanariah mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam meningkatkan literasi masyarakat. “Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya, baik kolaborasi dengan industri, pegiat literasi, media maupun komunitas,” ujar Zanariah dalam talkshow Transformasi Perpustakaan Menuju Ekosistem Digital di Jakarta, Senin. Menurut dia, […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FPD2K) Kementerian Dalam Negeri Akhmad Sudirman Tavipiyono menyebutkan sebanyak 4.962 instansi menjalin kerja sama untuk memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Sudah banyak lembaga yang bekerja sama untuk memanfaatkan data Dukcapil untuk keperluan pelayanan publik. Data terakhir sudah 4.962 lembaga yang menjalin kerja sama,” […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung proses tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 bisa berjalan sukses. “Sosialisasi ini untuk menyukseskan pendaftaran partai politik yang hendak menjadi peserta pada Pemilu 2024,” kata Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Imran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan terhadap tahapan tersebut, salah satunya dengan […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kemendagri menegur Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk taat pada aturan yang melarang kepala desa terlibat politik praktis, khususnya soal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. “Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas […]

BANDUNG, Harnasnews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung menyayangkan proses pengajuan pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung menjadi definitif di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjalan lamban. Akibatnya, tahapan berikutnya, yaitu pengajuan nama calon Wakil Wali Kota Bandung tidak dapat dilakukan karena melebihi batas waktu yang ditentukan. Politisi PKS Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, hukum itu harusnya […]