KPK

JAKARTA, Harnasnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon positif niatan kepolisian untuk menampung 56 pegawai tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). KPK berharap peralihan status kepegawaian itu dapat meningkatkan kompetensi kepolisian dalam pemberantasan korupsi di Nusantara. “KPK akan terus akan melakukan kolaborasi secara sinergi dengan Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, […]

JAMBI, Harnasnews.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berpesan kepada pejabat pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi harus pandai mengelola pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Hal itu ditekankannya demi memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan. Ketua KPK menyampaikan pesan itu langsung di rumah dinas Gubernur Jambi yang dihadiri oleh pejabat mulai dari Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi. “Saya sampaikan […]

JAKARTA,, Harnasnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di salah satu rumah di Jalan Gedung Hijau II, No. 11, RT 02/13, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (24/9/2021). Politisi Golkar itu langsung digelandang ke gedung merah putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam sejumlah […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Jumat. Azis tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat pukul 20.00 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat. Ia memilih bungkam dan langsung masuk ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan perihal penangkapan Azis. “AS (Azis […]

BANJARNEGARA, Harnasnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya membuka kemungkinan menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penjeratan degan pasal pencucian uang dimungkinkan jika ditemukan adanya penyamaran aset hasil korupsi oleh Budhi. “Penerapan pasal lain (TPPU) dimungkinkan sepanjang ada kecukupan bukti,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/9). Dalam […]

JAKARTA, Harnasnews.com  – Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi memiliki total kekayaan Rp478.078.198. Dilansir dari antara, sebagaimana pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman https://elhkpn.kpk.go.id diakses Rabu, Andi Merya terakhir melaporkan kekayaannya pada 9 September 2020 untuk pelaporan khusus calon penyelenggara […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Muzni adalah terpidana perkara suap terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dan pekerjaan Jembatan Ambayan Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. Plt Juru Bicara KPK […]

JAMBI, Harnasnews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pasangan suami istri (pasutri), dalam kasus suap APBD Jambi yang melibatkan Zumi Zola Zulkifli saat menjabat Gubernur Jambi dan pelaku lainnya dari pengusaha dan anggota dewan. Dikabarkan dari merdeka, kedua pasutri yang memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolda Jambi adalah Paut Sakarin bersama […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Hal itu akan dilakukan kalau Lili tidak mengundurkan diri atau resign dari kursi pimpinan KPK. “Kalau November belum memundurkan diri, saya akan menempuh pelaporan juga ke Kejaksaan Agung,” kata Koordinator […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menegaskan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menegaskan, hasil asesmen TWK menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). “Tidak boleh, harus diperhatikan putusan MA tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelangsungan nasib pegawai tersebut,” […]