Kudus Surya Dharma S.H.

"Dalam persidangan tadi Kasi Sengketa mendapat tugas dari Kasi Tata Usaha, yang mana tanpa sepengetahuan dari Kepala Kantor ATR / BPN Kota Pasuruan dan tanpa Surat Pemanggilan dari majelis hakim. Hal ini sangat bertentangan dengan tupoksi di BPN, yang mana semua dokumen asli dan resmi wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kepala BPN," ungkap Indra Bayu.

"Pada sidang PS ini sertifikat asli tidak pernah ditunjukkan, cuman fotocopy dan mengklaim adalah buku tanah yang dikeluarkan oleh pertanahan. Apa yang ditunjukkan kepada kita itu hanya sebuah gambar yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, serta yang kedua hanya pertanahan yang mengetahui batas-batas sesuai dengan di sertifikat," urai Indra Bayu.

"Saya selaku kuasa hukum tergugat satu menyampaikan ada tambahan alat bukti yang sangat krusial yang menyatakan bahwa lahan tersebut pada saat ada peralihan tidak kosong. Yang kedua pada saat terjadinya peralihan lahan tersebut ada sengketa menurut aturan yang berlaku permen tahun 2014 menyatakan bahwa ketika lahan dalam keadaan sengketa maka tidak boleh terjadi peralihan hak," urai Kudus Surya Dharma S.H.

"Padahal dalam pembuktian penggugat hanya bisa menunjukan foto copy bukan yang asli berupa sertifikat. Disini menjadi pertanyaan karena bisa diagendakan PS, karena untuk melakukan PS di atur dalam sema wajib menunjukan sertifikat hak milik yang di akui oleh BPN, bukan foto copy," terangnya.

Kuasa Hukum dari pihak tergugat, Indra Bayu S.H yang merupakan Owner IDR Law Firm menyampaikan bahwa tidak perlu adanya mediasi.