Pemilu

JEMBER, Harnasnews.com – Pengamat politik Universitas Jember (Unej), Dr Muhammad Iqbal, mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan reformasi total dan melanggar konstitusi. Wacana tersebut sebaiknya dihentikan. “Narasi penundaan Pemilu 2024 itu sudah mulai diproduksi oleh para elite politik, dan itu bisa dinyatakan sebagai pengkhianatan terhadap reformasi,” kata Iqbal, Jumat (18/3). Menurut dia, penundaan […]

JAKARTA, Harnasnews – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dengan tegas menolak usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang yang sempat diwacanakan oleh sejumlah ketua umum partai politik. Adanya usulan elit politik partai tertentu yang mewacanakan adanya penundaan pemilu, Priyo selaku Sekjen Partai Berkarya berpandangan bahwa pihaknya menyesalkan wacana tersebut di tengah kondisi […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk membuka nama pengusaha yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda. “Kita minta daftar nama-nama pengusaha yang meminta Pemilu 2024 ditunda agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui rekam jejak pembayaran pajaknya,” jelas Kamrussamad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai wacana penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) menjadi 0 persen berpotensi menghilangkan sifat keserentakan pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). Zulfikar Arse Sadikin di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keserentakan pemilu yang menghendaki dilaksanakan dalam […]

JAKARTA, Harnasnews. com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sangat penting dan efektif untuk mempersempit ruang potensi pelanggaran pemilu. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga, potensi kecurangan dalam tahapan bisa ditekan. “Semakin banyak ruang partisipatif maka potensi pelanggaran semakin sempit. Niat […]

SEMARANG, Harnasnews.com  – Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pemerintah segera membentuk badan peradilan khusus sebelum pemilihan serentak nasional di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada tahun 2024. “Pemerintah harus segera membentuk badan peradilan khusus yang kelak menangani perkara perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Dr. Teguh […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Meski Jakarta masih diterapkan aturan PPKM. Jadwal pemilihan RW (Pilwe) dan RT (Pilte) diminta tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu dipandang urgen, dikarenakan masyarakat ditingkat bawah berharap adanya peremajaan pada tingkatan pengurus di lingkungan. Adalah anggota Fraksi Gerindra, Syarifudin yang meminta digelarnya pesta demokrasi masyarakat tiga tahunan itu. Karena […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Ajakan untuk tidak memilih dalam pemilu atau ‘golput’ dinilai menghalangi proses demokrasi dan melanggar undang-undang (UU). Padahal di dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, mencegah terjadinya golput. “Tepatnya di Pasal 531 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua DPD Gerindra DKI yang juga CEO SeknasPrabowo-Sandiaga, M Taufik, mengaku siap diperiksa terkait temuan ribuan formulir C1 asal Jawa Tengah dalam kardus saat razia kendaraan akhir pekan lalu. Meski begitu, wakil ketua DPRD DKI itu membantah dirinya mengirim ribuan formulir C1 tersebut. “Kalau ada pemanggilan pasti datang. Saya akan meminta dibuka […]

  JAKARTA, Harnasnews.com – Pemilu 2019 yang dilakukan serentak, pileg dan pilpres dinilai banyak merugikan bagi caleg incumbent di Jakarta. Apalagi caleg justru mengalami kesulitan dalam melakukan sosialisasi ditengah masyarakat. “Caleg cenderung kebingungan dalam melakukan sosialisasi. Karena bimbang harus memprioritaskan capres atau pencalegannya,” ujar ketua DPC Pulau Seribu, Neneng Hasanah kepada Harnas, hari ini.