Reformasi Birokrasi

JAKARTA, Harnasnews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengimplementasi reformasi birokrasi. Apresiasi ini disampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis. “Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Perekonomian memiliki lompatan nilai yang […]

JAKARTA, Harnasnews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi sistem merit yang baik merupakan salah satu wujud dari penerapan reformasi birokrasi. “Selamat Jawa Barat sudah punya Grha Merit. Saya senang ini berarti sistem merit di Provinsi Jabar terjaga dan menjadi komitmen yang serius dalam menciptakan optimisme dan semangat untuk […]

JAKARTA, Harnasnews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti minimnya anggaran beberapa instansi pemerintahan terkait reformasi birokrasi yang jauh lebih rendah dibanding lembaga dan institusi lain dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau ditotal dari enam instansi, yaitu Kementerian PANRB, Ombudsman RI, LAN, BKN, KASN, dan ANRI jumlahnya kurang lebih […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi yang mendasar dari organisasi pemerintah di Indonesia untuk menyongsong era disrupsi percepatan teknologi, perubahan global, dan menghadapi perubahan iklim. “Kerja birokrat masa depan di tengah era disrupsi percepatan teknologi dan perubahan global, harus lebih kreatif, efektif, dan […]

Blitar,Harnasnews.com – Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor […]

Jakarta,Harnasnews.Com  – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengatakan, guna lebih mengefektifkan pengawasan koperasi baik di pusat dan terutama di daerah, maka pengawas koperasi akan dijadikan jabatan fungsional. “Usulan jabatan fungsional pengawas koperasi itu sudah kami presentasikan ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan tinggal disempurnakan naskah akademisnya,” ungkap Suparno dalam diskusi dengan […]