revisi undang-undang penyiaran

JAKARTA, Harnasnews – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terus mendorong revisi Undang-Undang Penyiaran agar bisa ikut mengatur konten media baru, termasuk media sosial. “Kami setiap hari menerima pengaduan masyarakat tentang media sosial, sedangkan menurut Undang Undang Nomer 32 mandatnya KPI hanya mengawasi TV dan radio bukan media baru, termasuk media sosial,” ujar Anggota Bidang Kelembagaan KPI […]