UU ciptaker

BOGOR, Harnasnews – Mulai Tanggal 3 April2023 Tim Penyidik PNS Kementerian Ketenaka kerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat baru baru ini melimpahkan Perkara Kasus Pelanggaran Undang Undang Cipta Kerja ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor. Perkara yang dilimpahkan tersebut adalah KasusPelanggaran Undang Undang No 11 tahun 2020 Pasal 156 ayat (1) […]

JAKARTA, Harnasnews – Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta Tadjudin Nur Effendi menyampaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditujukan untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “Perlu dipahami bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya adalah untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia,” kata Tadjudin, dalam […]

JAKARTA, Harnasnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Perppu itu diterbitkan untuk menggantikan Undang-undang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diperintahkan untuk diperbaiki selama kurun waktu dua tahun. Sebab Perppu Cipta Kerja ini menyangkut kepentingan yang […]

  JAKARTA, Harnasnews-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1). “Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya […]

JAKARTA, Harnasnews.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, aturan turunan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tetap berlaku. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dikabarkan […]