UU TPKS

JAKARTA, Harnasnews – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melahirkan sejumlah aturan pelaksanaan. Langkah itu diperlukan agar segera terwujud upaya negara melindungi setiap warga dari ancaman tindak kekerasan seksual. “Sudah hampir setahun sejak […]

JAKARTA, Harnasnews – Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhuda meminta pemerintah segera membuat aturan turunan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun tempat pendidikan. “Pemerintah seharusnya segera mengimplementasikan UU TPKS termasuk membuat regulasi turunannya untuk melindungi perempuan dan anak […]

JAKARTA, Harnasnews – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjerat para pelaku kasus kejahatan siber pornografi anak dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). “Terkait kasus pedofilia online ini, Kementerian PPPA telah melakukan koordinasi dan mengikuti gelar perkara di Polda DIY. Kami mendorong polda setempat dapat menerapkan UU Nomor 12 […]

JAKARTA, Harnasnews – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga memberikan apresiasi terhadap media yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPSK). Ia menegaskan pentingnya peran media dalam mengawasi implementasi UU tersebut. “Yang menjadi PR kita ini biasanya kan mendarat-nya di masyarakat atau implementasi regulasi tersebut, makanya kami mohon […]

JAKARTA, Harnasnews – Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan langkah implementatif terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), akan segera dilakukan. “Beberapa hal akan menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul pengesahan UU TPKS,” ujar Jaleswari dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Dikutip dari antara, dia menyampaikan langkah […]

JAKARTA, Harnasnews – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sah, maka selanjutnya diperlukan keselarasan isinya dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Usman menyebut UU TPKS belum sempurna. “Meskipun UU TPKS adalah legislasi yang sangat diperlukan, UU ini belum sempurna. Karena itu kami juga mendesak pemerintah dan DPR untuk […]