Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menginstruksikan agar Program Pembangunan Zona Integritas di Kemenkumham tidak sekadar di atas kertas. Namun bisa memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Seluruh jajaran Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian,” katanya.
“Sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada dan bermanfaat untuk masyarakat ini kita jadikan sebagai best practices standar pelayanan sehingga kita dapat memastikan Kemenkumham memiliki standar pelayanan prima,” jelasnya. (Red)