JAKARTA, Harnasnews – Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan menyasar 19,47 juta orang penerima manfaat ditahun 2025.
Anggaran yang telah digunakan sampai dengan tanggal 12 Maret 2025, program MBG telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar dari APBN.
Dengan target anggaran yang sebelumnya Rp 71 triliun APBN 2025 dengan rincian Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen namun Menkeu sampaikan akan naik menjadi Rp 171 triliun.
Direktur Central Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai program MBG ini penting untuk peningkatan pertumbuhan anak Indonesia dan menekan angka stunting. Dimana menurut data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih tinggi, dengan target pemerintah menurunkannya di bawah 14% pada tahun 2024.
“Generasi muda kita ini harus dikasih asupan gizi, supaya menghadapi tantangan global kedepan, kalau gak siap dari sekarang kita kalah. Main sepak bola aja kita kalah, 11 orang aja gak ke urus gimana urus 200 juta penduduk Indonesia. Berarti ada yang salah makan dan asupan gizi pada waktu sebelumnya,” ujar Uchok baru-baru ini.
Lanjut Uchok bicara aturan dan regulasi program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat dimana aturan tersebut telah ditetapkan sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.
“Implementasi ini baru dikuatkan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo, artinya ini menjadi PR Pemerintah sebelumnya dan Pemerintah saat ini harus kerja keras berjibaku program ini harus terlaksana sampai dengan 2029 dengan estimasi anggaran Rp 298,4 triliun untuk 82,9 juta orang penerima MBG untuk tahun 2025 saja. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa program MBG seakan menjadi beban pemerintahan Prabowo,” lanjut Uchok.
CBA juga sebelumnya pernah menghitung untuk anggaran MBG ini , untuk terlaksana itu sekitar Rp 750 miliar per hari , dan itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
“Jika melihat sekarang sampai dengan tiga bulan berjalan anggaran baru di anggarkan sekitar Rp 171 triliun dengan tambahan Rp 100 triliun baru-baru ini. Artinya ada kendala disitu , dan fiskal kita saat ini sempit jadi multiplier efek dari program MBG ini tersendat, dan Rp 7,433 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen ini menurut saya tidak jalan,” jelasnya.
CBA juga menyarankan Pemerintah libatkan pihak swasta untuk bantu anggaran MBG ini, dan dibuatkan payung hukumnya dan tidak bersifat wajib tapi nanti akan menjadi multiplier efek hingga meningkatkan daya beli dan perputaran serta swasembada pangan bisa terwujud.
“Pemerintah bisa minta pihak swasta gunakan dana CSR untuk bantuk pemenuhan program MBG ini, atau bisa melalui APBD dan itu kan penyaluran sampai ketingkat desa, bisa gunakan dana desa juga, daripada dana desa dikorupsi atau dipakai kepentingan pribadi,” ucap Uchok.
Diantara kendala lain adalah mekanisme pendistribusian, kemudian pengawasan Keamanan Pangan. Tim Pengawas Keamanan Pangan perlu dibentuk untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat dan memastikan kualitas nutrisi makanan yang didistribusikan.
“Peran TNI dan Polri bisa dikolaborasikan, karena bicara distribusi dan pengawasan dari kedua institusi ini punya jaringan bagus hingga tingkat RW, jadi penerima manfaat gizi gratis ini tepat sasaran dan tidak ada yang disalahgunakan,” lanjut Uchok.
