30 Ton Sampah Pulau Harus Dipikirkan Pemprov Diminta Serius Cari Solusi
JAKARTA, Harnasnews – 700 ton sampah tiap harinya disumbangkan Jakarta ke tempat pembuangan sampah (TPS) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Khusus Pulau Seribu, disinyalir menyumbang 30 ton sampah setiap harinya.
Ditengah kekhawatiran sejumlah pihak terhadap volume sampah yang makin over load di TPS Bantargebang. Anggota DPRD DKI Jakarta dapil Pulau Seribu,
Neneng Hasanah merasakan kegelisahan terhadap kondisi pengolahan sampah yang ada di Pulau Seribu saat ini.”30 ton sampah tiap harinya dari pulau dikirimkan ke Bantargebang. Itu harus ditanggulangi. Tujuannya agar Jakarta mengelola sampah dari sumbernya bisa berhasil,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI itu kepada wartawan, Rabu (10/5).
Sesuai aturan pemerintah yang tercantum dalam Pergub No.77 tahun 2020. Tentang pengolahan sampah dari sumbernya, Pemprov DKI Jakarta harus berperan aktif dalam menuntaskan misi peraturan tersebut, sehingga Jakarta berhasil menjadikan zero sampah yang dikirimkan ke TPS Bantargebang.
“Yang terjadi saat ini jauh dari harapan. Pengelolaan sampah dari sumbernya, ternyata tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Masyarakat pulau justru banyak yang mengeluhkan, pasca mengelola sampah organik dan non organik. Masyarakat malah kebingungan untuk menyalurkan hasil kerajinan tangan dari hasil sampah-sampah yang sudah dikelola secara baik oleh mereka,” paparnya.
Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Bunda itu pun menceritakan, hasil kerajinan tangan dari sampah non organik seperti plastik bekas bungkus kopi dan botol yang dikelola. Kecenderungannya, sambung Bunda sulit untuk dipasarkan dan tidak memiliki sarana memadai untuk disalurkan.
Begitu pula, dengan sampah non organik yang dihasilkan dari sampah rumahan, berupa sampah bekas sayur-sayuran. Disamping itu, budi daya maggot. Pasca berkembang biak, kenyataannya pun sulit dipasarkan.
Sehingga, kata anggota DPRD DKI tiga periode itu masyarakat banyak yang merasa kecewa. Disamping karena nilai jualnya yang jauh dari harapan.”Di pulau sulit dipasarkan. Jika dibawa ke Jakarta, ongkosnya mahal. Tentunya ini harus dicarikan solusi oleh Pemprov. Jangan sampai semangat masyarakat pulau menurun dalam menjalankan program pemerintah dalam meminimalisir sampah. Yang nantinya beresiko terhadap kegagalan penanganan sampah di Jakarta,” bebernya.
Hadir dalam acara sosialisasi Perda No.4 tahun 2019, tentang pengelolaan sampah di tiga pulau, yakni Pulau Tidung, Pulau Lancang dan Pulau Untung Jawa. Ade Slamet (Wakil Camat Seribu Selatan) Sachrudin (Kasie Pemerntahan Kelurahan Pulau Tidung), Supriyadi (Lurah Pulau Untung Jawa), Sekel Pulau Pari dan pejabat di pulau lainya.(ian)
