JAKARTA, Harnasnews.com – Pakar kebijakan administrasi publik, Bambang Istianto mengungkapkan, pascasidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) arah kebijakan partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sadi pada Pilpres 2019 lalu, dinilai akan mengalami dinamika.
Dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu, ada dua partai digadang-gadang bakal bargabung ke kubu Jokowi-Ma’ruf. Di antaranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Menurut Bambang, kekuatan politik yang ada di kubu 02 sudah ada keterikatan dukungan yang solid dari konstituenya, yang di dalamnya ada bermacam elemen yang basis ideologinya itu cukup beragam.
“Seperti Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Tetapi kalau dilihat dari basis kekuatan yang cukup dominan itu elemen Islam yang sebagian dari PKS dan PAN. Sementara yang lain adalah nasionalis, dan nasional religius dan nasionalis sekuler,” ungkap Bambang dalam keterangannya yang di terima redaksi, Senin (1/7).
Sementara kekuasaan itu ibarat gula, siapa saja bisa tergiur. Karena power sharing itu hal yang wajar dalam pembagian kekuasaan ditawarkan ke semua pihak yang memang salah satu tujuannya sebagai upaya menciptakan stabilitas.
“Dari sisi output target kebijakan adalah stabilitas politik, ketika kubu 01 sudah meraih kekuasaan seharusnya kalau sudah merasa aman kenapa memberi peluang partai yang ada di kubu 02 seperti PAN dan Demokrat, meski dua partai tersebut masih wait and see,” ujar dosen pascasarjana ini.
Sementara Gerindra dan PKS sudah lama beroposisi, dan dua partai itu paling dominan di support oleh kalangan Islam. Seperti ijtihaj ulama 1 dan 2. Sementara basis ideologi partai di Kubu 01 beragam. Lebih cenderung kekuatannya ke arah nasionalis sekuler.
