Abu Len Desak Penundaan Bantuan Eks GAM: Data Penerima Keliru, Verifikasi Harus Dilakukan
ACEH UTARA, Harnasnews – Polemik terkait pembagian lahan dan bantuan kesejahteraan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (Tapol), narapidana politik (Napol), serta korban konflik di Aceh Utara kembali mencuat. Panglima Wilayah Samudera Pase, Abubakar A. Latif alias Abu Len, menegaskan bahwa data penerima bantuan tersebut tidak pernah diverifikasi oleh pihak GAM.
“Kami sangat terkejut ketika mendengar ada pembagian lahan dan bantuan atas nama eks kombatan GAM, Tapol, Napol, dan korban konflik. Data tersebut keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan,” ujar Abu Len kepada media pada Senin, 13 Januari 2025.
Kurangnya Koordinasi Pemerintah
Abu Len menegaskan bahwa pemerintah maupun Badan Reintegrasi Aceh (BRA) belum berkoordinasi dengan GAM, termasuk empat panglima daerah di wilayah Samudera Pase. Menurutnya, keterlibatan pihak GAM sangat penting agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Seharusnya data ini diserahkan kepada kami untuk diverifikasi. Kami lebih tahu siapa yang benar-benar eks kombatan atau korban konflik,” tambahnya.
Ia memperingatkan bahwa pembagian bantuan tanpa verifikasi berpotensi salah sasaran dan dapat menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.
Desakan Penundaan Penyaluran
Panglima Samudera Pase itu meminta agar pemerintah menunda sementara penyaluran bantuan hingga verifikasi ulang dilakukan dengan melibatkan GAM.
“Saya tidak menolak bantuan. Tapi, jika bantuan itu untuk eks kombatan, penerimanya harus tepat. Kalau tidak, lebih baik ditunda sampai data benar-benar diverifikasi,” tegasnya.
Abu Len juga mengingatkan bahwa masalah ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, ia pernah membantah data yang disampaikan oleh BRA karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, yang menyebabkan bantuan sering kali salah sasaran.
Pentingnya Koordinasi dengan GAM
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu membawa nama GAM jika bantuan ditujukan untuk masyarakat umum. Namun, jika menyasar eks kombatan, koordinasi dan pendataan bersama pihak GAM menjadi keharusan.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak tanpa menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya penuh harap agar BRA dapat lebih responsif dalam melibatkan para panglima GAM di setiap wilayah. (Zulmalik)
