Adu Strategi di Pilkada Kota Bekasi, Siapakah Berhak Dapat Rekomendasi?
JAKARTA, Harnasnews – Pilkada Kota Bekasi menyisakan waktu 5 bulan lagi, namun hingga saat ini belum ada satu pun bakal calon wali kota yang dominan memiliki elektabilitas yang tinggi dalam kontestasi politik yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Bahkan, dari sejumlah bakal bakal calon wali kota yang diusung oleh sejumlah partai, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Heri Koeswara untuk maju calon Wali Kota Bekasi.
Begitu juga dengan Partai Golkar, hingga saat ini masih melakukan survei. Dari sejumlah sosok yang diajukan sebagai bakal calon wali kota, belum satupun yang memiliki elektabilitas tinggi.
Namun berdasarkan informasi yang berkembang, dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh DPP Golkar hanya dua nama mengerucut, yaitu Ade Puspitasari dan Abdul Rosyad Irwan Siswadi (Bang Iyan).
Sementara, DPP PDI Perjuangan sendiri baru sebatas mengeluarkan surat tugas kepada dua kadernya yang digadang gadang maju sebagai bakal calon Wali Kota Bekasi, yakni Mohtar Muhammad (M2) dan Tri Adhianto.
Berdasarkan penelusuran media, sejumlah relawan dan kader militan partai banteng moncong putih itu malah lebih mendorong M2 agar kembali maju di Pilkada Kota Bekasi.
Tri Adhianto sendiri yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP itu dinilai sangat berat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
“Berdasarkan informasi yang berkembang, cantolan Tri Adhianto di DPP PDIP itu Hasto Kristiyanto. Sementara sekjen PDIP itu saat ini tengah terseret kasus Harun Masiku. Jadi, kasus yang tengah menjerat Hasto tentunya akan berpengaruh terhadap kader yang diendorsenya,” kata analis politik dari Center for Publik Policy Studies Indonesia (CPPSI) Seylla Indra dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).
Seylla memprediksi jika DPP merekomendasikan Tri untuk maju sebagai calon wali kota, suara PDIP di Kota Bekasi tidak akan solid.
“Sebab di situ ada kader senior PDIP Mochtar Muhammad dan dipastikan loyalisnya tidak akan mendukung Tri yang dinilai diketahui basicnya birokrat,” kata Seylla.
Menurutnya, jika dibandingkan dari pengalaman politiknya, antara Mochtar Muhammad dengan Tri Adhianto bagaikan bumi dan langit.
“Pengalaman Tri sebagai Ketua DPC kan sudah diuji. Di antaranya perolehan kursi PDIP di DPRD Kota Bekasi hilang empat kursi. Jika kader prematur itu dipaksakan bisa jadi kursi PDIP di Kota Bekasi pada pileg 2029 bakal terjun bebas,” tandasnya.
Seharusnya, kata dia, jebloknya suara PDIP di Kota Bekasi jadi pelajaran buat DPP. Oleh karena itu, terkait dengan kontestasi politik di Kota Bekasi, dirinya menyarankan agar PDIP mempertimbangkan lebih matang siapa yang berhak mendapatkan tiket untuk maju sebagai cawalkot.
Dia pun menduga jika DPP memaksakan Tri maju sebagai cawalkot, suara PDIP Kota Bekasi bakal pecah, mesin partai dipastikan tak bisa bekerja maksimal.
“Saya yakinkan itu, tinggal kita sama-sama melihat apakah PDIP akan merekomendasikan orang yang salah sebagai bacalon wali kota Bekasi. Sebab jika ini dipaksakan maka dipastikan PDIP Kota Bekasi bakal lebih terpuruk,” tuturnya. (Pri)
