AKD Molor Dibahas, DPRD DKI Terancan Tak Gajian 6 bulan
JAKARTA,Harnasnews.com – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI hingga saat ini belum juga dibentuk. Kabarnya, hal itu dikarenakan masih alotnya, tarik ulur antara fraksi di Kebon Sirih yang tidak kunjung menemui titik kesepakatan dalam posisi komposisi pimpinan Komisi di DPRD.
Walhasil, sejumlah anggota dewan mulai gusar. Lantaran, jika AKD tak kunjung seleai dibahas maka akan berimbas pada pembahasan dan pengesahan APBD DKI 2020. DPRD dan PNS pun terancam tidak menerima gaji selama 6 bulan, jika APBD DKI 2020 menggunakan pergub seperti di jaman gubernur Ahok.
“Kalau AKD-nya tidak ada kepastian. Pasti akan berimbas pada pembahasan APBD 2020. Padahal waktu pembahasan tinggal 2 bulan lagi, jadi kalau tidak di percepat mau kapan AKD di bentuknya,”Kata Neneng Hasanah saat ditemui di Gedung DPRD DKI
Neneng juga menuturkan jika AKD tak kunjung di selesaikan maka semua anggota dewan dan pegawai Negeri Sipil akan terancam tidak gajian. Sebab, pengalaman di era gubernur Ahok, pembahasan APBD tidak selesai hingga Desember, akan diberlakukan pergub dan APBD dikembalikan pada APBD 2019.
“Makanya kalau ini tidak dipercepat dan tidak di ketok. maka Anggota dewan dan PNS akan terancam tidak gajian. Jadi AKD mempercepat pembahasan APBD 2020,”tambahnya
Wakil ketua DPRD DKI sementara, Syarief menilai adanya kegelisahan anggota dewan merupakan kewajaran. Namun, sejak lima tahun terakhir, persoalan bisa teratasi.”Kita upayakan 29 Oktober sudah dibahas. AKD 7 hari seleasai kita bahas pasca pelantikan pimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, keyakinan bakal selesainya pembahasan dikarenakan upaya lobi untuk komposisi AKD sudah sejak beberapa pekan terakhir dilakukan meski bersifat informal.”Jadi tidak ada tarik ulur. Karena kami berdiskusi berdasarkan asas proforsionalitas bukan sapu bersih,”ujarnya.
Ketua DPRD DKI sementara, Pantas Nainggolan menolak adanya kekhawatiran sejumlah anggota dewan saat ini. Menurutnya, pembahan AKD akan selesai dibahas dalam waktu singkat.”Jangan berandai-andai akan digunakan pergub. Kita optimis sebulan setengah, APBD bisa selesai dibahas,” tandasnya.(sof)