JAKARTA, Harnasnews – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan tindakan berlebihan dari aparat kepolisian maupun ASN terhadap pelajar sekolah yang melakukan aksi protes menolak program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah kota di Tanah Papua,
Menurut dia, mencegat apalagi menangkap siswa yang hendak melakukan aksi damai menolak program MBG tanpa alasan hukum yang dibenarkan adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata dipertontonkan oleh kepolisian di Tanah Papua.
Usman mengatakan, penggunaan tembakan peringatan serta gas air mata dalam merespons aksi pelajar yang sedang berdemonstrasi jelas berlebihan.
“Oleh karena itu polisi harus mengusut apakah tindakan oleh anggotanya tersebut dilakukan sudah sesuai aturan. Mengeluarkan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata secara serampangan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM oleh aparat,” ujar Usman dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (18/2/2025).
Usman menilai bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh kepolisian bukanlah solusi dalam merespon aksi protes di Papua, apalagi jika harus berhadapan dengan aksi yang dilakukan oleh pelajar sekolah seperti dalam aksi menolak program MBG tersebut.
Tidak cukup dengan itu, seorang ASN juga terlihat malah ikut melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan aksi kekerasan fisik dengan menendang seorang siswa sekolah.
“Ironisnya aksi kekerasan terhadap anak tersebut terjadi di depan mata aparat keamanan yang seharusnya melindungi siswa Papua dari segala bentuk ancaman,” tandasnya.
Untuk itu Usman mendesak agar sikap anti-kritik yang dinormalkan lewat tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dan juga ASN Papua yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap seorang siswa Papua harus segera dihentikan.
Labih lanjut, Usman juga mengimbau agar Polri segera melakukan investigasi yang mendalam terhadap anggotanya yang menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam merespon aksi protes siswa di Nabire, Yalimo, Jayapura dan Wamena.
“Kepolisian juga harus memproses hukum ASN yang tertangkap kamera menginjak seorang siswa karena jelas tindakan tersebut melanggar UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Mereka juga harus memproses anggotanya yang telah lalai membiarkan terjadinya aksi kekerasan ASN,” tegasnya.
Dia menilai apa yang terjadi di Papua ini merupakan bagian dari taktik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam meredam suara kritis terkait program MBG di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
“Negara harus terbuka menerima kritik dari siswa bukan malah meredamnya,” katanya.
Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan protes damai. Menurutnya, anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai juga harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak.
“Negara juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah insiden yang dilakukan aparat terhadap para pelajar saat mengikuti unjuk rasa menolak program MBG yang berlangsung secara serempak di beberapa wilayah di Tanah Papua pada Senin (17/02). Selain menolak MBG, para pelajar menuntut pemerintah menyediakan program pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas sekolah.
Dalam insiden di Nabire, Papua Tengah, aparat kepolisian mengadang puluhan pelajar yang hendak bergerak menuju lokasi demonstrasi dan membawa mereka dengan truk ke kantor polisi.
Beredar pula video viral yang memperlihatkan seorang ASN berseragam coklat menendang tubuh dan menginjak kaki seorang pelajar sambil menghardik dengan ucapan yang merendahkan martabat anak saat para pelajar dikumpulkan di kantor polisi.
“Kamu ini masih anak-anak kecil, masih ingusan,” kata ASN itu sambil memegang bagian kepala siswa tersebut.
Terlihat beberapa ASN lain dan polisi, yang berdiri di depan para pelajar yang duduk bersila di lantai, hanya menyaksikan pemandangan itu. Laporan media menyebutkan, ASN yang terlihat menendang dan menghardik pelajar tersebut adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
