Anggota DPD Minta Kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria Dioptimalkan
Fernando meyakini keberadaan GTRA dapat menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, tata ruang dan konflik tanah yang berkepanjangan termasuk tuntutan masyarakat mengenai peninjauan hak guna usaha (HGU) dan hutan tanaman industri (HTI) di lahan yang sudah puluhan tahun ditempati masyarakat.
“Maka dalam kesempatan ini kami berharap DPD RI dapat lebih optimal lagi melakukan pengawasan terhadap GTRA di tingkat nasional dan daerah,” harap Fernando, dilansir dari antara.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI ini juga mengkritik lemahnya kolaborasi dan koordinasi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK terkait percepatan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan.
“Penyediaan TORA dari kawasan hutan di Provinsi Kaltara berjalan lambat. Saya menduga hal ini juga terjadi di provinsi lainnya,” kata Fernando menegaskan.(qq)
