Filep menjelaskan, dirinya sebagai wakil daerah juga khawatir ketika memberikan pandangan-pandangan terkait dengan persoalan diskriminasi, dugaan pelanggaran HAM, rasisme dan persoalan-persoalan krusial di Tanah Papua.
Dia menekankan penting adanya definisi dan klasifikasi yang jelas serta benar terkait orang atau pun kelompok yang berafiliasi dengan KKB dan dikategorikan sebagai teroris.
Filep tidak menginginkan warga sipil di Papua menjadi korban-korban tidak berdosa selanjutnya.
“Saya berharap kepada Pemerintah untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan secara baik dan benar, sehingga tidak lagi terjadi episode berikut pasca ditetapkan sebagai teroris muncul lagi korban-korban warga sipil yang tak berdosa,” katanya pula, dikutip dari antara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, organisasi atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan kekerasan di Papua dikategorikan sebagai teroris.
Mahfud menyampaikan sikap Pemerintah itu, saat jumpa pers secara daring di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4), terkait peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini.(qq)
