JAKARTA, Harnasnews.com – Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar meminta Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM membuka data perusahaan batu bara, yang tidak patuh terhadap ketentuan kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

“Kami minta Dirjen Minerba membuka data perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban domestic market obligation, terutama untuk kecukupan pasokan batu bara untuk PLN,” katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Dikutip dari antara, Yulian mengecam para pengusaha batu bara yang menghindari kewajiban DMO, apalagi data Ditjen Minerba Kementerian ESDM menyatakan bahwa kepatuhan perusahaan batu bara sepanjang 2021 hanya kurang dari satu persen, sehingga mengancam pasokan listrik untuk 10 juta pelanggan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau pengusaha batu bara tidak memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan listrik masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan untuk dunia usaha, sehingga giliran pengusaha yang diwajibkan berbagi untuk kepentingan rakyat.

“Bagi para pengemplang kewajiban DMO, sebaiknya diberikan sanksi pencabutan IUP atau IUPK-nya. Bagi perusahaan yang sudah memenuhi DMO, juga tidak selayaknya mendapat sanksi larangan ekspor, karena sudah mematuhi aturan,” paparnya.