JAKARTA, Harnasnews.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai klarifikasi dan permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ke PBNU harus dilanjutkan dengan evaluasi total dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara.
Selain itu, kata Luqman Hakim di Jakarta, Kamis, meluruskan sejarah dengan menggandeng pihak berkompeten, termasuk PBNU.
“Kalau itu tidak dilakukan, kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU sekadar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” katanya.
Luqman Hakim mengemukakan hal itu terkait dengan tidak ada nama K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud. Menanggapi hal itu, Mendikbud bertemu pimpinan PBNU di Jakarta, Kamis.
Ia menilai tidak dicantumkannya nama kedua tokoh NU itu dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukan kelalaian atau kekhilafan.
Luqman menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU.
Oleh karena itu, dia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud sehingga dapat membersihkan kementerian ini dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.
