Anggota DPR RI Komisi V Mulyadi : Puncak Harus Di Audit Secara Menyeluruh Terkait Alam, Ekonomi Dan Aktifitas BUMNnya
KABUPATEN BOGOR, Harnasnews.com – Warga Puncak yang gerah dengan masifnya rkploitasi Kebun Teh terus bergerak. Setelah kemarin melakukan aksi pemasangan spanduk di Puncak, hari Ini (17/01), mereka bertemu dengan Mulyadi, anggota DPR RI Komisi V di Gadog, Megamendung,
Mereka menyampaikan permasalahan terkait masifnya KSO yang dikeluarkan PTPN 1 Gede Mas untuk usaha Pariwisata di area kebun Teh, permasalahan lahan warga Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan yang akan di KSO kan kepada Vendor dari PT, Candi Sukuh dan terkait masalah Imigran.
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kerukunan Wargi Puncak ( KWP ) yang di wakili oleh Abah Bahden menyampaikan, warga merasa miris dengan semakin habisnya kebun Teh dengan masifnya KSO yang di keluarkan PTPN kepada pengembang Pariwisata.
” Kebun Teh itu ikon Puncak, tapi hari Ini kebun teh hanya tinggal 200 an Hektar dari total 1700 hektar HGU. Ini menjadi perhatian kami akan dampak lingkungan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya. ” Ungkapnya.
Bahden mengatakan, tidak menolak adanya investasi di Puncak, tapi jangan sampai mengorbankan kebun teh dan hutan yang ada di Puncak. Karena itu nafas kami. Dan kami tidak akan membiarkan kerusakan Puncak berlanjut ” tandasnya
Sementara itu perwakilan warga Naringgul, Wendi Hartono, Pimpinan Wilayah Jawa Barat Serikat Tani Nelayan ( STN ), menyampaikan terkait permasalahan lahan warga Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan yang di klaim oleh PTPN.
