Anggota DPR RI Minta tidak Berlakukan Syarat Vaksin di Mal
“Ini sebenarnya yang perlu dikejar, jumlah masyarakat yang divaksin. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mendistribusikan vaksin sesuai dengan permintaan dan target itu yang harus dikebut,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalbar 1.
Aturan yang mengharuskan menunjukkan sertifikat vaksin, menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini, sebuah keputusan yang kontroversi dan memberatkan masyarakat maupun pengusaha retail.
“Aturan itu boleh diberlakukan seperti di DKI Jakarta mengingat masyarakat di sana sudah 80 persen menerima vaksin pertama. Kalau di daerah lai,n perlu dikaji kembali,” katanya.
Ketika mal dibuka, menurut dia, tentu para pengusaha berharap masyarakat datang berbelanja. Sementara itu, yang baru divaksin antara 30.000 dan 50.0000 orang yang divaksin, lantas siapa yang berkunjung ke mal?
“Daripada banyak aturan yang memberatkan masyarakat, sebaiknya pemerintah menutup saja mal ataupun pusat perbelanjaan modern, dan tentu langkah ini bisa membantu menekan penyebaran COVID-19,” katanya, dilansir dari antara.
Begitu pengusaha membuka usahanya, lanjut dia, sudah melekat di situ biaya operasional dan karyawan, lantas pengunjung sepi karena mereka harus menunjukkan sertifikat vaksin.
“Ini juga akan membebani pengusaha. Sebaiknya ditutup saja atau cukup menerapkan protokol kesehatan 5 M dengan ketat sebelum target vaksin mencapai 80—85 persen di semua daerah,” pungkasnya.(qq)
