SUMBAWA,Harnasnews.com – Syaifullah Anggota Fraksi PKS DPRD Kab. Sumbawa, menginginkan agar anggaran penanganan COVID-19 hasil relokasi sejumlah Pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 harus benar-benar diawasi dengan ketat sehingga penggunaannya benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang terkena dampak COVID-19.
Dalam pemanfaatan anggaran tersebut, perlu dikawal dan diawasi, supaya tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan pasca virus Corona mewabah,” kata Syaifullah ketika ditemui oleh wartawan di ruang Fraksi PKS, Rabu 15/4/2020.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 119,9 Milyar yang akan direlokasi tersebut memiliki nilai yang fantastis sehingga perlu diawasi dan melibatkan berbagai pihak seperti BPK, Kejaksaan, serta Inspektorat Kabupaten Sumbawa sehingga pada tataran penggunaannya nanti harus tepat sasaran dan tidak menajdi persoalan dikemudian hari.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan, bila ada pihak yang menyalahgunakan dana kemanusiaan tersebut, maka semestinya ditindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku, bahkan kalau bisa hingga diperberat sanksi hukumnya.
Tambahnya, minggu lalu, saat dirinya turun bersama rekan-rekan Anggota DPRD untuk mengecek dibeberapa puskesmas, ditemukan adanya keluhan tentang kekurangan APD, Vitamin dan lain sebagainya.
Sambung Syaifullah, dirinya mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penanganan dan pengendalian wabah virus corona,” terangnya.
Ia berpendapat bahwa dengan pengawasan yang ketat melibatkan sejumlah lembaga terkait termasuk DPRD, diharapkan tidak ada pihak yang menyalahgunakan dana tersebut.
Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Sumbawa ini berharap agar pemerintah transparan dalam penggunaan anggaran sekecil apapun, karena dalam penggunaan anggaran tersebut tentu ada pertanggung jawaban, “pintanya.
Seperti diketahui, dana penanganan Covid-19 sebanyak Rp.119,9 Milyar, yang direncanakan untuk program atau kegiatan seperti Penambahan Biaya Tak Terduga BTT) sebesar 32,9 milyar, penanganan kesehatan sebesar Rp.2,1 Milyar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp.40,6 Milyar dan penyediaan Social safety net atau pengaman sosial sebesar Rp. 44,1 Milyar.(Herman)
