Ia menyontohkan jika satu keluarga mendapat beragam bansos, subsidi atau bantuan stimulan lainnya, diharapkan mereka dapat mandiri dalam waktu kurang dari lima tahun. Misalnya anaknya dapat bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar, ibunya menerima bansos PKH, kalau sakit mereka punya Kartu Indonesia Sehat. Tiap bulan mereka menerima uang BPNT yang bisa digunakan untuk membeli beras sesuai kualitas yang mereka inginkan ataupun telur sebagai salahs atu sumber protein yang baik untuk anak-anak.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan. Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan,” tutur Mensos optimistis.
Rencana indeks bantuan sosial PKH akan dinaikan signifikan dari Rp15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019. Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka gizi buruk dan stunting serta mencegah putus sekolah.
Data BPS tersebut, lanjutnya, menunjukan pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dengan program yang prorakyat.
“Dengan data BPS ini menunjukan jika pemerintahan Joko Widodo on the track dalam program pengentasan kemiskinan. Ini perlu didukung semua pihak,” katanya.(Red/Ed)
