Mengamini pernyataan Bahlil, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menilai penilaian pelayanan investasi akan sangat bagus untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif di kalangan kepala daerah.
Namun, Wali Kota Bogor itu mengingatkan agar pemerintah bisa mengantisipasi masalah yang disebabkan oleh inkompetensi pemerintah daerah ataupun karena regulasi yang terlalu banyak.
Ia menilai keberadaan UU Cipta Kerja telah menyebabkan tsunami regulasi karena aturan turunan UU sapu jagad itu sangatlah banyak.
“Catatannya harus bisa mengantisipasi mana problem yang disebabkan oleh incapable atau tidak adanya komitmen pemerintah daerah atau problem struktural yang eksisting atau overregulated tadi,” katanya., dilansir dari antara.
Bima juga mengingatkan agar jangan sampai karena aturan yang bias membuat kinerja daerah yang sebelumnya bagus malah jadi turun.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada tipu daya di belakang penilaian yang dibuat karena alasan kedekatan personal atau lainnya.
“Jangan sampai ada hanky panky di belakang sehingga penilaian yang satu lebih tinggi dari yang lain karena kedekatan. Saya yakin Pak Menteri tidak ke sana,” pungkas Bima.(qq)
