“Dalam kasus korupsi yang terjadi di Kota Bekasi kami mendesak agar KPK tidak berhenti menetapkan beberapa orang saja yang saat itu ikut terjaring operasi tangkap tangan. Tapi pihak penyidik harus dapat mengembangkan siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli jabatan maupun suap proyek di Kota Bekasi harus segera ditetapkan tersangka,” tegas Rosyid.
Menurut Rosyid, LPKAN akan terus mengawal kasus korupsi di Kota Bekasi yang saat ini sudah memasuki persidangan dan akan memberikan informasi kepada KPK terkait dengan sejumlah pejabat yang perlu diperdalam keterlibatannya dalam pusaran korupsi itu.
“Kami telah mengantongi sejumlah nama pejabat di Kota Bekasi yang diduga belum tersentuh oleh penyidik KPK. Dalam waktu dekat kami akan segera memberi masukan kepada penyidik agar segera memanggil pejabat tersebut,” pungkasnya. (*)
