JAKARTA, Harnasnews.com – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, mempertanyakan kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng (migor).
Sebab yang ia ketahui kebijakan itu diambil dari program reguler bantuan sosial Kemensos.
“Kalau itu benar, berarti kebijakan itu hanya ‘membuat judul baru’. Rencana Kegiatan dan dananya sudah ada dalam anggaran Kemensos sejak awal tahun anggaran, dan tentu sumber dananya dari APBN,” kata Amin kepada Republika, Ahad (3/4/2022).
“Kalau itu yang terjadi, maka tidak nyambung antara krisis migor dan solusi yang dilakukan Pemerintah. Para pelaku usaha yang menjadi sumber penyebab krisis tetap tidak tersentuh,” imbuhnya.
Politikus PKS itu meminta Pemerintah menyelesaikan krisis migor secara komprehensif dan sistemik. Pemerintah diharapkan memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.
