“Yang perlu diketahui ada beberapa program desa yang kami ke Kejari Oktober lalu. Sebagiannya sudah dikerjakan. Akan tetapi tetapi hasilnya belum memuaskan,” beber Zul.
Zul juga membeberkan sejumlah dugaan penyimpangan lainnya tentang proses pencairan Apbdes perubahan tahun 2022 lalu.
“Kalau proses pencairan pada Apbdes perubahan 2022 lalu kami tidak tahu dan kami juga tidak tandatangani berkasnya. Oleh karena itu agar Kejaksaan segera turun ke lokasi dan segera memanggil dan memeriksa Kades Kalimango tersebut,” pintanya.
Kasi Intelijen Kejari Sumbawa AA. Putujuniartana Putra, SH dikonfirmasi wartawan media ini menyebutkan jika kasus tersebut saat ini tengah ditangani dan naik ke proses penyelidikan.
“Jika Kakiang dan Sebotok sudah naik ke penyelidikan maka pemanggilan Kades Kalimango segera akan dipanggil,”sngkat Bli Agung.
Seperti diketahui, saat memberikan keterangan, Ketua BPD Zulkarnaen, didampingi Ketua FKBPD Kecamatan Alas Fathul Azhar, Lalu Ismul Hakim sekretaris BPD Herman Syaputra, Hardianto anggota BPD staf Desa, dan perwakilan masyarakat setempat.
(HR)
