Oleh sebab itu, seluruh jajaran BSKDN diimbau untuk memperhatikan tema isu strategis kebijakan yang diberlakukan pada 2024. Yusharto berharap langkah tersebut dapat mengefektifkan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
“Seluruh Pusat Strategi Kebijakan (di BSKDN) harapannya dapat memperhatikan tema isu strategis aktual dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan dan mengoordinasikannya dengan komponen Kemendagri lainnya,” ujar dia.
Kolaborasi lintas lembaga, tambah Yusharto, juga perlu ditekankan untuk mewujudkan program kerja yang telah ditargetkan. Melalui kolaborasi, ia berharap pembiayaan kegiatan tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kita perlu strategi, sehingga begitu dihitung di akhir tahun itu dalam laporan realisasi anggaran kita itu, bukan hanya dari APBN semata, tetapi juga bisa kita peroleh dari sumber yang lain yang dimonetisasi menjadi anggaran yang dikelola oleh BSKDN,” ujarnya, dilansir dari antara.
Adapun BSKDN Kemendagri pada Senin (13/5) menyelenggarakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Rencana Kerja Berdasarkan Pagu Indikatif T.A. 2025 di Jakarta. Kepala BSKDN memimpin rapat tersebut. (sls)
