JAKARTA, Harnasnews.com – Partai Golkar sebagai partai kader dan terbuka sudah terbiasa dengan tingginya dinamika politik dalam menghadapi suksesi pimpinan, apalagi diikuti dengan kontestasi pilkada dan pemilu pada 2024.
Wajar terjadi berbagai peristiwa dan intrik politik jelang suksesi kepemimpinan sebagaimana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bekasi, namun semua pihak terutama elite partai dan DPP harus tetap mengedepankan etika dan moral dan tidak melakukan intervensi terhadap musda daerah tersebut.
“Fenomena suksesi yang berlangsung di DPD Partai Golkar Kota Bekasi tersebut mencerminkan rivalitas yang cukup sengit dilakukan para kandidat. Dinamika politik dalam tubuh Gokar Kota Bekasi tentunya harus dicermati dan disikapi dengan hati hati oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan tidak intervensi supaya jangan sampai salah memilih Ketua DPD Golkar Kota Bekasi,” kata Direktur eksekutuf Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto Bambang Istianto di Jakarta, Minggu (30/8/2020).
Partai Golkar, kata dia memiliki kriteria dan standar jelas siapa yang berhak menjadi pimpinan partai di daerah (Kota Bekasi) tersebut. Kriteria tersebut antara lain yang paling dijunjung tinggi yaitu etika dan moral.
Dalam kaitan itu, tambahnya penundaan musda DPD Partai Gokar Kota Bekasi merupakan suatu kewajaran terkait diperlukannya waktu agar tidak terjadi salah pilih dalam menentukan pimpinan, apalagi bila mengingat implikasinya terhadap eksistensi partai dalam konstelasi politik di daerah dan nasional. DPP Partai Golkar sangat berperan menjaga etika dan moral.
“Karena itu, DPP Golkar sudah dipastikan tidak memaksakan diri ikut mendukung pencalonan (salah satu) kadernya, yang diduga memalsukan ijasah, dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang sempat tertunda,” tegasnya.
