“Pemutakhiran data berlangsung mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022, dengan lokasi sampel pada 586 desa dari 96 Kecamatan,” katanya.
Mengingat metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan kerangka sampling dan ponsel, ia berharap, pemerintah pusat dapat mengantisipasi ketersediaan jaringan pendata Maluku melalui ponsel.
“Mengingat wilayah Provinsi Maluku adalah kepulauan, maka lokasi sampel yang ditentukan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan mengantisipasi ketersediaan jaringan bagi pendata yang menggunakan smartphone (telepon seluler),” ujarnya, dikabarkan dari antara.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menambahkan pemutakhiran PK-22 sudah mulai dilaksanakan sejak 1 September hingga 31 Oktober 2022.
Tujuan utama pemutakhiran adalah operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Hasil pemutakhiran juga akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sedangkan bagi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden untuk melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan.
“Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting,” katanya.(qq)
