JAKARTA, Harnasnews.com – Jelang pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Capres dan Cawapres yang akan digelar 17 April 2019 nanti, media sosial kerap dijadikan ajang untuk menyebarkan Hoax (berita bohong) untuk melakukan propaganda dalam menjatuhkan lawan politiknya, antra kelompok satu dan yang lainnya. Persoalan tersebut bila terus dibiarkan, akan terjadi disharmonisasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun mengatakan akan tetap konsisten mensosialisasikan Anti Hoax. Oleh karena itu, pihaknya terus bekerjasama dengan skake holder melakukan edukatif kepada masyarakat.
“Kami dari LAMI akan terus melawan hoax dengan melakukan kegiatan yang edukatif kepada masyarakat dan semoga bisa menjadi preventif kedepannya masyarakat menjadi cerdas saat menerima konten, karena Hoax itu bahaya bisa menimbulkan dampak negatif dan terjerat hukum,” kata Jonly saat menggelar ‘Diskusi Publik Demokrasi Tanpa Hoax’ di Gedung 45 Menteng, DKI Jakarta, Rabu (13/2).
Dalam tersebut hadir Narasumber Burzah Zarnubi, Ferdinan Hutaean, Komisioner KPU DKI Jakarta Marlinah, Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan RI Jojo Dan Keynote Speaker Mabes Polri Kombespol Isnaini.
Sementara itu Keynote Speaker, Kombespol Isnaini mengapresiasi kegiatan yang dibuat LAMI, dengan melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat menggelar diskusi publik demokrasi tanpa hoax.
“Diskusi ini saya apresiasi sebagai bentuk juga membantu Polisi, untuk memberikan wawasan masyarakat agar terhindar dari Hoax dan mengantisipasi mereka menerima atau menyebar berita bohong,” kata Kombes Isnaini yang pernah menjabat Kapolres Metro Bekasi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Bursah Zarnubi pada awal penyampaiannya, Bursah berbicara sejarah demokrasi. Ia mengatakan bahwa demokrasi merupakan satu istilah yang sudah muncul sejak zaman Athena Yunani, 2400 tahun yang lalu.
“Tapi kalau kita simpulkan dari berbagai teori, demokrasi itu merupakan satu sistem dimana seluruh masyarakat terlibat berpartisipasi di dalam kegiatan politik yang memiliki prinsip kebebasan berkumpul, berpendapat, berserikat, berekspresi, melakukan Pemilu berkala. Pemilunya yang jujur, bebas, dan setiap kandidat bebas bersaing, terbukanya informasi, kebebasan pers,” kata dia saat memaparkan materinya.
Menurut Bursah, prinsip-prinsip demokrasi tak boleh dikotori oleh hal-hal negatif. Ia harus diperjuangkan dan dijaga secara bersama-sama, karena demokrasi sudah menjadi kesepakatan dan diterapkan di hampir seluruh negara-negara dunia, termasuk Indonesia.
“Demokrasi ini sudah disepakati oleh ahli-ahli politik, baik di zaman Aristoteles, Socrates, politikus-politis abad pertengahan,” katanya.
