JAKARTA, Harnasnews – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menyampaikan pendanaan lembaga survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu diaudit untuk menjaga independensi hasil penelitian tersebut.
“Lembaga survei itu seharusnya dapat bekerja secara independen,” kata Neni dalam diskusi daring bertajuk “Survei Yang Membagongkan” seperti dipantau di Jakarta, Sabtu.
Neni berpandangan lembaga survei harus independen dalam melakukan penghitungan ilmiah sesuai metode statistik yang berlaku.
Menurut dia, masih banyak lembaga survei yang tidak mau menunjukkan dari mana sumber dana yang mereka dapatkan.
“Jadi, soal pendanaan (lembaga survei), ketika dilaporkan ke KPU itu tidak transparan dan akuntabel, serta tidak rasional,” tambahnya.
