JAKARTA, Harnasnews – Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan dan pemanggilan kepada Direktur Utama PT.Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dalam kasus penyaluran gas bersubsidi tabung 3 kg kepada penyalur dan sub penyalur.
“Kami menduga ada penyaluran LPG 3 kg sebanyak 2.448.006 dengan nilai subsidi sebesar Rp22.288.659.494,58 tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan berpotensi merugikan negara,” ujar direktur eksekutif Uchok Sky dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harnasnews, Senin (17/2/2025).
Uchok Sky mensinyalir modus yang dilakukan sub penyalur tidak melakukan pencatatan penjualan dalam logbook. Selain itu, Sub penyalur mengisi logbook tidak sesuai kondisi riil sehingga sebanyak 1.816 sub penyalur 527 penyalur dalam mengisi logbook tidak memberikan informasi yang jelas.
“Hal ini menunjukan identitas konsumen tidak jelas, tidak ada paraf konsumen, logbook diparaf sendiri oleh pangkalan dan juga kategori konsumen tidak jelas. Sehingga membuat penjualan LPG 3 kg oleh pangkalan tidak dapat ditelusuri realisasinya yang riil,” ungkap Uchok.
Padahal Pertamina mewajibkan bahwa setiap sub penyalur (pangkalan) untuk mencatat penyaluran LPG 3 kg dalam logbook sebagai salah satu bentuk pengendalian untuk menjamin ketepatan penyaluran kepada pihak yang berhak.
“Hal ini juga ditegaskan melalui memo VP Domgas Nomor 485/F20200/2015-S3 tentang Kewajiban Pengisian logbook Pangkalan LPG 3 kg,” ujarnya .
Selanjutnya, adanya 1.816 sub penyalur dari 527 penyalur dalam mengisi logbook tidak jelas. Oleh karena itu informasi ini harus ditelusuri oleh KPK.
“Kami menduga ada kerjasama antara pihak pangkalan dengan PT Pertamina Patra Niaga karena pihak perusahaan melakukan pembiaran yang mencolok,” pungkas Uchok.
Perlu diketahui bahwa logbook sub penyalur adalah buku catatan volume LPG tertentu yang ditetapkan untuk setiap pengguna LPG tertentu dan setiap pembelian LPG tertentu yang pencatatannya dilakukan oleh sub penyalur. (Red)
