Surabaya,Harnasnews.com – Banyaknya masyarakat yang memilih mudik di tengah pandemi Covid-19 membuat pemerintah semakin waspada. Selain mengecek kondisi kesehatan pemudik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur meminta SD di tiap daerah ikut serta mensiagakan gedungnya.
Wahid Wahyudi, Kepala Dindik Jatim mengungkapkan telah meminta kepada seluruh Dindik kota dan kabupaten untuk mempersiapkan gedung-gedung SD sebagai tempat karantina sementara bagi para pemudik yang pulang ke kampung halaman.
Upaya ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19, yang hingga Jumat (3/4/2020) kemarin, jumlah terinfeksi virus terus meningkat.
“Untuk mengantisipasi pemudik, ibu Khofifah Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar mempersiapkan gedung-gedung SD untuk menampung atau tempat karantina bagi masyarakat yang datang dari luar daerah, khususnya sejak 14 hari kedatangan,” ujar Wahid pada SURYA. Co. Id, Sabtu (4/4/2020).
Wahid mengatakan, pemakaian SD sebagai tempat karantina merupakan pilihan terakhir setelah mensiagakan berbagai fasilitas Yang ada di kota Dan kabupaten.
Selain itu, tidak semua ruangan di gedung sekolah digunakan, namun dipilih ruangan yang sesuai dengan kondisi gedung dan fasilitas yang ada.
“Minimal ada karpet untuk istirahay. Protokol kesehatan juga harus diterapkan. Satu ruangan maksimal 20 orang, “lanjutnya.
Wahid mengaku belum mengetahui pasti sampai kapan protokol karantina bagi pemudik ini diberlakukan. Ia hanya dapat menduga, bahwa proses karantina akan berlangsung hingga angka penyebaran Covid-19 di Jatim turun.
“Termasuk proses belajar di rumah juga masih melihat perkembangan kasus Covid-19 ini, “pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bidang SD Dindik Kota Surabaya, M Aris Hilmi mengungkapkan belum menerima edaran ataupun pemberitahuan dari Dindik Jatim terkait kesiagaan ruangan di SD untuk karantina pemudik.
“Belum dengar saya, kalau memang ada nanti kami keputusannya kepala dinas, Dan juga harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga, “urainya.
Aris mengungkapkan sejauh ini kegiatan di SD masih berjalan. Pasalnya setiap SD menerapkan kebijakan piket bagi guru Dan tenaga kependidikan sekolah Yang bertugas.
“Jadi tetap ada orangnya di SD itu, jumlahnya berbeda tiap sekolah, “pungkasnya.[PUL]
