Direktur Eksekutif Progress Indonesia Desak Presiden Copot Menteri BUMN

Ketiga tidak adanya koordinasi yang baik yang sengaja diperlihatkan di muka publik dengan memperlihatkan lemahnya birokrasi ditingkat kementerian dan lembaga hal ini ditandai dengan adanya sikap saling mendukung terhadap kebijakan yang dilakukan oleh para menteri yakni menteri BUMN yang ditunjukan oleh menteri kesehatan.

Menurut dia, jika ternyata vaksin prabayar dilakukan dengan alasan bahwa adanya opsi kepada masyarakat, padahal diketahui bahwa saat ini masyarakat belum seluruhnya mendapatkan vaksin dan kehadiran vaksin prabayar secara jelas akan memberatkan bagi mereka yang tidak mampu untuk membeli karena harga yang tidak terjangkau.

Dengan demikian, lanjut Idrus,  apa yang dilakukan oleh kementerian adalah bahwa negara sengaja menciptakan kelas sosial di dalam masyarakat itu sendiri dan ini sangat berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa.

“Padahal, sejatinya negara harus bisa melindungi segenap warga negaranya (alenia ke empat pembukaan UUD 45) dari setiap ancaman seperti saat ini dialami dengan mewabahnya penyebaran virus Covid 19,” kata dia.

Oleh karenaya, publik tinggal menunggu sikap tegas presiden untuk melakukan pencopotan kepada pembantunya yang diduga telah melakukan pembangkangan terhadap pernyataan presiden.

“Jika hal ini tidak dilakukan oleh presiden, maka akan memunculkan preseden buruk yang sengaja diperlihatkan di muka publik,” tandasnya.