SUMBAWA,Harnasnews.com – Pemda Sumbawa, gencar menyosialisasikan program Shrimp Estate di Kecamatan Moyo Utara. Namun, hingga kini baru 52 persen warga terdampak yang menyetujui program tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan mengatakan, sudah melakukan berbagai tahapan terkait program Shrimp Estate. Mulai dari sosialisasi, pengukuran lahan oleh BPN Sumbawa dan pemberkasan. “Pemberkasan ini yang tengah dilakukan. Dari 1.060 hektar lahan yang akan digunakan, baru 52 persen pemilik lahan yang menandatangani pernyataan dukungan. Belum semua,” ujar Dirmawan
Menurutnya, hal ini dikarenakan belum semua masyarakat yang terdampak memiliki pemahaman yang sama tentang Shrimp Estate. Jadi, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar masyarakat tersebut memiliki pemahaman yang sama.
Sebelumnya, memang ada warga terdampak yang melakukan protes ke Kantor Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Mereka mempersoalkan lahan mereka yang terdampak. Sebab, lahan mereka produktif dan bisa digunakan untuk panen sebanyak dua kali dalam setahun.
Karenanya, semua pemilik lahan itu dicoret dalam daftar yang masuk dalam kawasan Shrimp Estate. Pihaknya kemudian mencari alternatif lain dengan mencari lahan yang tersisa.
Menurut Dirmawan, saat ini sudah memasuki tahapan pra study kelayakan. Jika sudah memasuki tahap kelayakan, maka akan dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design. Lalu penyusunan analisis dampak lingkungan. Barulah dilakukan penandatanganan perjanjian dengan pemilik lahan.
“Semua tahapan harus tuntas sebelum berakhir 2022 ini. Akhir 2022 ini mungkin sudah mulai tahapan pra konstruksi. Hingga nanti 2024 sudah bisa mulai beroperasi,” pungkasnya.(Herman *)
